Pengendalian Dokumen Impor : Sebuah Upaya Mencegah Keterlambatan Penyelesaian Proyek kapal di PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya

R.A.J Susilo Hadi  Wibowo; Mashudi Rofiq; Dimas Pratama; Prapti Utami

doi:10.46484/db.v1i2.209

R.A.J Susilo Hadi Wibowo Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Mashudi Rofiq Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Dimas Pratama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Prapti Utami Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

DOI: https://doi.org/10.46484/db.v1i2.209

Keywords: control, import document, PT PAL

Abstract

National defense specifically for the marine dimension has the task of upholding sovereignty and maintaining the territorial integrity of the Republic of Indonesia. So that it takes a large number of warships of the Republic of Indonesia. Which are procured through domestic and foreign projects. Specifically for foreign ship procurement projects, the government through Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry seeks to maximize the use of domestic production to empower the domestic defense industry and improve the welfare of the national economy. This research seeks to examine the process of handling Import documents in PT PAL Surabaya so that the completion of the project at PT PAL Surabaya is not hampered. Descriptive qualitative methods and samples were taken at PT PAL Surabaya. From the research results, it can be concluded: PT PAL Indonesia to complete its customs clearance in the customs area is not optimal. There needs to be supervision so that it can run as planned. The SP-1 issued by the Ministry of Health has been issued for a long time. So that it raises the burden of high storage and demurrage costs, to avoid it PT PAL submits Eigen-losing approval to KPPBC according to the Eigen-losing procedure, including the timeframe for hoarding, and responsibility for import duties as well as demurrage and storage costs. hampered shipbuilding production is not according to the planned target.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonim. (2011). Industri Galangan Kapal Nasional Sulit Bersaing. Jakarta: Majalah Industri Maritim Edisi Ketiga November-Desember 2011. Tandiele,

Asia Tenggara. (2012). http://id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 18 Februari 2012.

Badan Kebijakan Fiskal. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dita Ulisanti, FISIP UI, 2012103 Universitas Universitas Universitas Indonesia iversitas Indonesia Indonesia donesia Memperkuat Industri Perkapalan. (2008). http://www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 18 Februari 2012.

Departement Dukungan Divisi Kapal Perang. Metode dan pengertian Shiplift PT. PAL Indonesia (persero). Diterbitkan 30 Maret 2006. PT. PAL Indonesia: nomor 134506

Direktorat Pembangunan Kapal. Petunjuk Organisasi Divisi Kapal Perang. Diterbitkan 17 Juli 2017. PT. PAL Indonesia: nomor 234003.

Ernawati. (2010). Analisis Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi (Studi pada PT X). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Faradila, Noviana. 2016. Laporan Praktek Kerja Lapangan Industri PT. PAL Indonesia (Persero). Universitas Muhammadiyah Malang: Jurusan Teknik Industri.

Firmansyah, Agung. (2008). Analisis Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Pengadaan Kapal Laut (Vessel) Dalam Industri Pelayaran. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Hamdani. (2007). Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor. Jakarta: Bushindo. INSA. (2011). Implementasi Asas Cabotage di Indonesia. Jakarta: DPP INSA.dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).

Idris Hari Sikumbang. (2010). Indonesian Cabotage Advocation Forum Overview. http://iluni.org, diakses pada tanggal 5 Februari 2012.

Industri Galangan Butuh Insentif. (2012). http://koran-jakarta.com, diakses pada tanggal5 Februari 2012.

Jupriansyah, Endy. (2010). Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Bea Masuk Gula Sebagai Salah Satu Instrumen Stabilisasi Persediaan (Stok) Gula Domestik Periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Johar, Benny. (2011). Kebijakan Insentif Fiskal Bagi Industri Perkapalan Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Perkapalan Dalam Negeri. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Muhdori. (2007). Kemampuan Industri Perkapalan Nasional Dalam Menghadapi Persaingan Global. http://www.kemenperin.go.id, diakses pada tanggal 10 Februari 2012.

Marsuni, Lauddin. (2006). Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

MS, Amir. (1999). Ekspor Impor Teori dan 101 Universitas Universitas Universitas Indonesia iversitas Indonesia Indonesia

Peluang Industri Perkapalan Indonesia. (2010). http://id.voi.co.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2012.

Slamet, Cahyo. 2012. Peluncuran Dan Docking Metode Naik Turun Kapal Boat Darat Ke Air Dan Sebaliknya. Indonesia: Boat Indonesia Co.

Sood, Muhammad. (2010). Penerapan Tarif Impor Berdasarkan Ketentuan GATTWTO, AFTA dan Perundang-undangan Indonesia. Peraturan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan raturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan rundang-Undangan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Tino Oktaviano. (2011). Membangun Industri Maritim. http://www.investor.co.id, diakses padatanggal 9 Februari 2012.

Yan Sebarang. (2011). Membangunkan Raksasa Tidur. Jakarta: Majalah Industri Maritim Edisi Ketiga November-Desember 2011. Redaksi Indonesia Maritime Institute. “Asas Cabotage” Pelayaran Nasional Tersenyum..?. http://indomaritimeinstitute.org/?p=1525. Diunduh 6 Desember 2011, Pukul 12.57 WIB.

_________________, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

_________________, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

_________________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua.

_________________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

_________________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketujuh AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

_________________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara. Media Cetak dia Cetak dan tak dan Elektronik: an Elektronik: Elektronik: ektronik: Kementrian Keuangan. (2010). Kebijakan Tarif Bea Masuk. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal. Kementrian Keuangan. (2011). Keterangan Pers: Penetapan Tarif Bea Masuk Umum (MFN) Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011. Jakarta: