STRATEGI PENGEMBANGAN PELAYARAN PERINTIS DENGAN ANALISA SWOT MENUJU PENGUATAN PROGRAM TOL LAUT DAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM
Keywords:
pelayaran perintis, dermaga APO, SWOT analysis
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang dapatdiimplementasikan untuk pengembangan pelayaran perintis Dermaga APO di pelabuhanJayapura adalam rangka meningkatkan kinerja pelabuhan menuju penguatan program tollaut. Dermaga Apo sebagai pelayaran perintis pelabuhan Jayapura memiliki kelemahankelemahanyang telah diidentifikasi secara observasi dan studi data primer. KelemahankelemahanPelayaran Perintis ini berakibat pada disparitas harga untuk provinsi Papuasebagaimana fungsi pelabuhan sebagai fungsi logistik. Berdasarkan hasil analisis SWOTdisimpulkan bahwa kinerja Dermaga Apo sebagai Pelayaran Perintis Pelabuhan Jayapuraberada pada kuadan I dengan posisi (0,83; 1,44). Strategi yang digunakan PelayaranPerintis pelabuhan Jayapura guna mengembangkan pelayaran perintis agar lebih efisiensesuai fungsinya adalah adalah strategi SO (strength-opportunity). Strategi SO tersebut yaitupenguatan fungsi pelayaran perintis sebagai pendukung pengembanagn pusat kegiatanekonomi dan pendukung pemerintah dalam MP3EI, pengembangan sarana dan prasaranapelabuhan perintis agar dapat menunjang segala aktivitas dan efisiensi pelabuhan,pengembangan wilayah hinterland untuk memaksimalkan fungsi pelayaran perintis yangsibuk dan padat.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Badan Litbang Perhubungan. 2007. Studi
Kebutuhan Jaringan Angkutan Laut
Perintis Jangka Menengah dalam
Upaya Mendorong Pertumbuhan
Sektor Lain. Jakarta : Badan
LITBANG Perhubungan
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. 2015. Pengembangan Tol
laut dalam RPJMN 2015-2019 dan
Implementasi 2015. retrieved from
https://www.bappenas.go.id/files/Pe
ngembangan%20Tol%20Laut%20D
alam%20RPJMN%202015-
2019%20Dan%20Implementasi%20
2015.pdf
Indriastiwi F. 2017. The Requirements of
Additional Pioneers Vessel in Area
of Banyuwangi. Warta Penelitian
Perhubungan. 29 (2): 303-316
Kadarisman M, Yuliantini, Majid SA.
2016. Formulasi Kebijakan Sistem
Transportasi Laut”. Jurnal
Manajemen Transportasi &
Logistik. 3(2): 161-183
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2017. Maritim Indonesia,
Kemewahan Yang Luar Biasa.
retrieved from
https://kkp.go.id/artikel/2233-
maritim-indonesia-kemewahanyang-
luar-biasa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Angkutan Di Perairan
Triatmodjo, B. 2010. Perencanaan
Pelabuhan. Yogyakarta : Beta
Offset
UNCLOS (United Nations Convention on
the Law of the Sea) 1982 Article 46
Wang K A. 2007. Process View of SWOT
Analysis, The 51st Annual Meeting
of the International Society for the
Systems Sciences. Tokyo
Oktarina, Merry. 2012. Competitiveness of
Indonesian Officers A Comparative
Study with Filipino Officers Under
Analytical Hierarcy Process.
Kingdom of Netherland : STC -
Netherland Maritime University
Rangkuti, R.S., Mardiyono, dan Riyanto.
2012. Analisis SWOT Teknik
Membedah Kasus Bisnis,
Reorientasi Konsep Konsep
Perencanaan Strategis Untuk
Menghadapi Abad 21. Jakarta : PT.
Gramedia
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
Bandung : CV. Alfabet
Supriyono, Hadi, Capt, Sp.I, M.M, M.Mar.
2010. Comprehensive review to the
STCW. Diplomatic Conference,
Manila, Philippines
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan,
sebagaimana telah diubah dengan
PP. No. 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014
tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal Yang Berkaitan
Dengan Distribusi Pangan Dan
Logistik
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012
Tentang Cetak Biru Pengembangan
Sistem Logistik Nasional
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan Dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015
Tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015 – 2019
Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik Kapal Perintis
Milik Negara
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Publik
Untuk Angkutan Barang dari dan ke
Daerah Tertinggal, Terpencil,
Terluar dan Perbatasan
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017
Tentang Penetapan Pulau-Pulau
Kecil Terluar
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70
tahun 1998 tentang Pengawakan
Kapal Niaga
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan,
Menteri Pendidikan Nasional,
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KM. 41 tahun
2003, 5/U/KB/2003. Kep.208-
A/Men/2003 tentang Quality
Standard System (QSS)/Sistem
Standar Mutu Kepelautan Indonesia
Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.
51 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.
189 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian
Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4
Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP
901 Tahun 2016 Tentang Rencana
Induk Pelabuhan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan No. 7
Tahun 2017 Perubahan atas
Permenhub No. 10 Tahun 2016
Tentang Tarif Angkutan Barang di
Laut Dalam Rangka Pelaksanaan
Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
29/M-DAG/PER/5/2017 Tahun
2017 Tentang Perdagangan Antar
Pulau
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 35
Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik Kapal Perintis
Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan No. 49
Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan No. 4
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan No. 22
Tahun 2018 Tentang Komponen
Penghasilan Dan Biaya Yang
Diperhitungkan Dalam Kegiatan
Subsidi Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.
30 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 182 Tahun
2015 Tentang Tarif Muatan Untuk
Kegiatan Subsidi Pengoperasian
Kapal Ternak
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.
38 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Jenis Barang Dari Dan Ke Daerah
Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
SK. Jaringan Tarayek AL.
108/7/8/DJPL-15 Tahun 2015
Tentang Jaringan Trayek Pelayaran
Tol Laut Tahun Anggaran 2016 Dan
Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaannya Tanggal 21
Desember 2015
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut No. AL. 108/3/1/DJPL-2017
Tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Dirjen Laut No. AL.
108/1/1/DJPL-17 Tentang Jaringan
Trayek Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Laut Tahun Anggaran
2017
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor PR. 101/139/14/DA-2017
Tanggal 3 Oktober 2017 Tentang
Penggunaan Ruang Muat Kapal Tol
Laut
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor UM. 002/84/9/DJPL-17
Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang
Prosedur Pengaturan Ruang Muat
Kapal Tol Laut
Surat Edaran Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
UM.003/100/11/DJPL-17 Tanggal
28 Desember 2017 Tentang
Persyaratan Penyelenggaraan PSO
Penumpang Kelas Ekonomi,
Angkutan Laut Perintis, PSO
Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)
dan Angkutan Ternak
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut No. AL. 108/5/20/DJPL-17
Tentang Perubahan atas Keputusan
Dirjen Laut No. AL.
108/5/11/DJPL-17 Tentang Jaringan
Trayek Angkutan Laut Perintis
Tahun Anggaran 2018.
Kebutuhan Jaringan Angkutan Laut
Perintis Jangka Menengah dalam
Upaya Mendorong Pertumbuhan
Sektor Lain. Jakarta : Badan
LITBANG Perhubungan
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. 2015. Pengembangan Tol
laut dalam RPJMN 2015-2019 dan
Implementasi 2015. retrieved from
https://www.bappenas.go.id/files/Pe
ngembangan%20Tol%20Laut%20D
alam%20RPJMN%202015-
2019%20Dan%20Implementasi%20
2015.pdf
Indriastiwi F. 2017. The Requirements of
Additional Pioneers Vessel in Area
of Banyuwangi. Warta Penelitian
Perhubungan. 29 (2): 303-316
Kadarisman M, Yuliantini, Majid SA.
2016. Formulasi Kebijakan Sistem
Transportasi Laut”. Jurnal
Manajemen Transportasi &
Logistik. 3(2): 161-183
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2017. Maritim Indonesia,
Kemewahan Yang Luar Biasa.
retrieved from
https://kkp.go.id/artikel/2233-
maritim-indonesia-kemewahanyang-
luar-biasa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Angkutan Di Perairan
Triatmodjo, B. 2010. Perencanaan
Pelabuhan. Yogyakarta : Beta
Offset
UNCLOS (United Nations Convention on
the Law of the Sea) 1982 Article 46
Wang K A. 2007. Process View of SWOT
Analysis, The 51st Annual Meeting
of the International Society for the
Systems Sciences. Tokyo
Oktarina, Merry. 2012. Competitiveness of
Indonesian Officers A Comparative
Study with Filipino Officers Under
Analytical Hierarcy Process.
Kingdom of Netherland : STC -
Netherland Maritime University
Rangkuti, R.S., Mardiyono, dan Riyanto.
2012. Analisis SWOT Teknik
Membedah Kasus Bisnis,
Reorientasi Konsep Konsep
Perencanaan Strategis Untuk
Menghadapi Abad 21. Jakarta : PT.
Gramedia
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
Bandung : CV. Alfabet
Supriyono, Hadi, Capt, Sp.I, M.M, M.Mar.
2010. Comprehensive review to the
STCW. Diplomatic Conference,
Manila, Philippines
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan,
sebagaimana telah diubah dengan
PP. No. 22 Tahun 2011 tentang
Angkutan di Perairan
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014
tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal Yang Berkaitan
Dengan Distribusi Pangan Dan
Logistik
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012
Tentang Cetak Biru Pengembangan
Sistem Logistik Nasional
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan Dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015
Tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015 – 2019
Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik Kapal Perintis
Milik Negara
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Publik
Untuk Angkutan Barang dari dan ke
Daerah Tertinggal, Terpencil,
Terluar dan Perbatasan
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017
Tentang Penetapan Pulau-Pulau
Kecil Terluar
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70
tahun 1998 tentang Pengawakan
Kapal Niaga
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan,
Menteri Pendidikan Nasional,
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KM. 41 tahun
2003, 5/U/KB/2003. Kep.208-
A/Men/2003 tentang Quality
Standard System (QSS)/Sistem
Standar Mutu Kepelautan Indonesia
Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.
51 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.
189 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian
Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4
Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP
901 Tahun 2016 Tentang Rencana
Induk Pelabuhan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan No. 7
Tahun 2017 Perubahan atas
Permenhub No. 10 Tahun 2016
Tentang Tarif Angkutan Barang di
Laut Dalam Rangka Pelaksanaan
Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
29/M-DAG/PER/5/2017 Tahun
2017 Tentang Perdagangan Antar
Pulau
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 35
Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan
Pelayanan Publik Kapal Perintis
Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan No. 49
Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan No. 4
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan No. 22
Tahun 2018 Tentang Komponen
Penghasilan Dan Biaya Yang
Diperhitungkan Dalam Kegiatan
Subsidi Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.
30 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 182 Tahun
2015 Tentang Tarif Muatan Untuk
Kegiatan Subsidi Pengoperasian
Kapal Ternak
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.
38 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Jenis Barang Dari Dan Ke Daerah
Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
SK. Jaringan Tarayek AL.
108/7/8/DJPL-15 Tahun 2015
Tentang Jaringan Trayek Pelayaran
Tol Laut Tahun Anggaran 2016 Dan
Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaannya Tanggal 21
Desember 2015
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut No. AL. 108/3/1/DJPL-2017
Tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Dirjen Laut No. AL.
108/1/1/DJPL-17 Tentang Jaringan
Trayek Penyelenggaraan Angkutan
Barang di Laut Tahun Anggaran
2017
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor PR. 101/139/14/DA-2017
Tanggal 3 Oktober 2017 Tentang
Penggunaan Ruang Muat Kapal Tol
Laut
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor UM. 002/84/9/DJPL-17
Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang
Prosedur Pengaturan Ruang Muat
Kapal Tol Laut
Surat Edaran Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor
UM.003/100/11/DJPL-17 Tanggal
28 Desember 2017 Tentang
Persyaratan Penyelenggaraan PSO
Penumpang Kelas Ekonomi,
Angkutan Laut Perintis, PSO
Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)
dan Angkutan Ternak
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut No. AL. 108/5/20/DJPL-17
Tentang Perubahan atas Keputusan
Dirjen Laut No. AL.
108/5/11/DJPL-17 Tentang Jaringan
Trayek Angkutan Laut Perintis
Tahun Anggaran 2018.
Published
2019-05-31
How to Cite
Willem Thobias Fofid. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN PELAYARAN PERINTIS DENGAN ANALISA SWOT MENUJU PENGUATAN PROGRAM TOL LAUT DAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM. Dinamika Bahari, 9(2), 2307-2316. https://doi.org/10.46484/db.v9i2.97
Section
Journal
